Layanan KPR BTN, Dari KPR Bersubsidi sampai KPR Zero

Masih banyak kelompok masyarakat yang belum mampu memiliki rumah karena keterbatasan pendapatan. Kewajiban menyiapkan uang muka rumah yang dirasa masih cukup besar nilainya, menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin KPR. Di satu sisi fenomena kenaikan harga rumah dan tanah luar biasa cepat dan kendala terbatasnya developer yang mampu dan mau menyediakan perumahan di kelas masyarakat menengah ke bawah khususnya. Inilah faktor utama yang menyebabkan backlog atau kesenjangan antara ketersediaan rumah (supply) dengan kebutuhan (demand) rumah di Indonesia menjadi semakin kentara.

Secara nasional backlog perumahan masih dikisaran 15 juta, dan khusus untuk daerah Yogyakarta sendiri angka backlog masih dikisaran 252 ribu. Program sejuta rumah tersebut merupakan upaya pemerintah mengejar kekurangan yang terjadi. Dalam usaha tersebut perlu kerjasama yang baik antar stake holder.

Menurut Subiaktono, Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Yogyakarta, untuk dapat mencapai target tersebut perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, developer sebagai penyuplai rumah, dan perbankan sebagai penyedia jasa pembiayaan. “Produk KPR kami sangat banyak ragamnya, semua segmentasi pasar dapat masuk diproduk kami. Namun di wilayah Jogja ini, produk KPR BTN Sejahtera yang merupakan bagian di sektor pembiayaan dari program satu juta rumah pemerintah cukup sulit penyerapannya. Demand-nya masih banyak terutama yang rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tapi suplainya yang masih rendah. Nah, untuk mencapai volume segitu ya memang harus diperbanyak untuk pembangunan rumah dengan harga yang terjangkau. Kendala harga dasar tanah yang sudah tinggi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diberikan solusinya,” terangnya.

BTN telah menetapkan target kredit konstruksi tahun ini sebesar Rp 25 triliun. Sedangkan untuk kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya untuk rumah bersubsidi, tahun ini BTN menargetkan penyaluran untuk 500.000 unit rumah. Dalam rangka memotivasi para pengembang memanfaatkan kredit kontruksi dan mendorong penyaluran KPR, BTN menyusun strategi antara lain peningkatan penetrasi pasar dan digital marketing. "Bagi para pengembang, Bank BTN memberikan program Kredit Pemilikan Lahan (KPL) dengan sejumlah keistimewaan salah satunya nilai kredit tidak dibatasi tapi sesuai dengan kelayakan harga jual lahan. Dalam hal ini, BTN menyediakan plafon kredit sebesar 70 % dari total pembelian lahan dengan maksimal lahan seluas 20 hektar," paparnya.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon program Kredit Pemilikan Lahan, yaitu:
1. Memiliki usaha produktif dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
2.Memiliki ijin usaha yang masih berlaku.
3.Tidak memiliki kredit bermasalah dengan Bank BTN maupun dengan bank lain.
4.Mayoritas pemilik atau pengurus telah berpengalaman dalam perusahaan yang akan dibiayai minimal selama 1 (satu) tahun.
5.Usaha telah memperoleh laba bersih pada 1 (satu) tahun terakhir.
6.Bagi pemohon perorangan (Individual Applicant):
• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau telah menikah.
• Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 65 tahun.
7. Bagi pemohon Badan Usaha (Business Entity Applicant):
• Berbadan hukum Indonesia dengan usia pengurus minimal 21 tahun atau telah menikah.

BTN juga meningkatkan kerja sama dengan mengadakan gathering dengan developer sebagai penyedia perumahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk sharing dan mendengar keluhan-keluhan dari pihak pengembang dalam menyediakan perumahan bersubsidi. “Dari beberapa pertemuan bersama para pengembang selama ini, memang kesulitan utama yang dihadapi terutama para pengembang berskala kecil yaitu modal. “Kami hadir untuk mengatasi masalah tersebut melalui program KPL. Dari data yang diperoleh, hingga saat ini sudah kurang lebih 15 developer DIY yang telah bekerja sama dengan BTN. Jumlah tersebut tentu masih akan kami tingkatkan terus untuk mencapai target 2500 unit rumah di tahun 2019 nanti,” papar Subiaktono.

Ada beberapa skema subsidi yang disiapkan pemerintah. Skema ini berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bisa dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Bank BTN dengan nama program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Subsidi. Dikutip dari situs BTN, program ini adalah kredit pemilikan rumah program kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. Fasilitas pinjaman ini terdiri dari KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun milik (rusunami). Keunggulannya antara lain suku bunga 5 % tetap sepanjang jangka waktu kredit, uang muka mulai dari 1 %, dan jangka waktu pinjaman (tenor) maksimal 20 tahun. Selain itu, KPR ini sudah dilengkapi perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran serta memiliki jaringan kerja sama yang luas dengan pengembang di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun syaratnya masyarakat haruslah seorang WNI dan berdomisili di Indonesia serta telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Gaji atau penghasilan pokok pemohon tidak boleh melebihi dari Rp 4 juta untuk mengajukan rumah tapak atau Rp 7 juta untuk pengajuan rusunami. Pemohon juga diharapkan telah memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun serta memegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan diatas materai dengan biaya provisi 0,5 %, biaya administrasi Rp 250.000, dan biaya notaris.

Tak hanya untuk rumah subsidi, BTN juga menawarkan program kredit pemilikan rumah dengan besaran uang muka atau down payment (DP) sebesar 1% khusus untuk rumah pertama mulai 1 Agustus 2018. Program baru tersebut merupakan respons BTN terhadap berlakunya aturan baru mengenai loan to value KPR yang membebaskan bank untuk mengatur sendiri besaran uang muka untuk kredit perumahan. Sebelum relaksasi ini LTV tercatat 85% jadi nasabah KPR harus menyetor DP sebesar 15% dari total pinjaman.

Sebagai kompensasi atas batas uang muka KPR yang sangat rendah tersebut, pihak BTN menaikkan suku bunga kredit konsumer sebesar 0,25 bps. "Kami sudah hitung dengan kenaikan 0,25% untuk setara cicilan rumah menengah akan bertambah tidak sampai 100.000 per bulan, jadi tidak terlalu tinggi,” papar Subiaktono.

BTN juga masih meluncurkan layanan KPR Zero. Dengan layanan ini, masyarakat yang mengajukan KPR hanya dibebani cicilan bunga. "Nasabah hanya diminta untuk mengangsur bunga saja selama 2 tahun. Setelah itu, nasabah baru mengangsur angsuran pokok dan bunga," papar Ambar Triana F, Consumer Lending Head BTN Kantor Cabang Yogyakarta. Tahun-tahun pertama merupakan masa yang berat bagi nasabah karena harus mengeluarkan dana untuk membayar uang muka atau down payment (DP) . "Dengan fasilitas yang kami tawarkan ini, kami harap akan masyarakat mampu memiliki rumah dengan harga dan skema terjangkau yang bisa dinikmati nasabah KPR Zero, yakni promo bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, bebas biaya appraisal, serta diskon asuransi jiwa," tutur Ambar, sapaan akrabnya.

Untuk wilayah DIY, kami juga sedang menggiatkan layanan terhadap produk properti modern berkonsep vertical housing, yakni Apartemen dengan Kredit Pemilikan Apartemen. Untuk KPA, kami memberikan promo 1 tahun bebas angsuran. Saat ini juga sudah PKS dengan beberapa pengembang milik BUMN yang berperan sebagai penyedia hunian apartemen di DIY, yakni PT. Adhi Persada Properti dan PatraLand,” tutup Ambar. Farhan-red

BANK BTN
Kantor Cabang Yogyakarta
Jl Jend. Sudirman No. 71, Yogyakarta 55223
Telp : (0274) 589898
Fax : (0274) 561289
HP : 081388925904
Email : kc.yogyakarta@btn.co.id
Website : www.btn.co.id
HOTLINE KPR BTN DIY
Dita : 0852 9211 4429